Green Leadership Forum 2022 Regional – Kalimantan Barat
Hotel Orchardz Gajahmada, Kota Pontianak | 26 Oktober 2022
Green Leadership Forum (GLF) 2022 Regional Kalimantan Barat diselenggarakan pada 26 Oktober 2022 di Hotel Orchardz Gajahmada, Kota Pontianak. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian forum regional yang bertujuan mendorong penguatan kebijakan fiskal berbasis ekologi di tingkat daerah. JARI Indonesia Borneo Barat sebagai lembaga pelaksana berkolaborasi dengan Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), PATTIRO, dan Indonesian Biodiversity Conservation Trust Fund (IBC) dengan dukungan dari The Asia Foundation (TAF) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Forum ini digelar sebagai respons atas kondisi lingkungan Kalimantan Barat yang masih menghadapi tantangan serius, seperti kebakaran hutan dan lahan di ratusan desa/kelurahan, serta bencana banjir besar pada 2021 yang melanda tujuh kabupaten. Dampak dari peristiwa-peristiwa ini turut menurunkan kualitas lingkungan hidup serta memperburuk kondisi tutupan lahan di wilayah tersebut.
Dengan mengusung tema “Hutan Terjaga, Rakyat Kalbar Sejahtera”, GLF Kalimantan Barat menjadi ruang strategis untuk mendorong pembangunan hijau yang adil dan berkelanjutan melalui pendekatan Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (EFT). Forum ini menjadi ajang konsolidasi, pertukaran pengetahuan, dan perumusan strategi bersama, baik bagi daerah yang telah maupun yang belum mengadopsi kebijakan insentif fiskal ekologis. Salah satu agenda penting dari forum ini adalah penyediaan layanan dan komitmen pendampingan bagi kabupaten/kota yang ingin mulai menerapkan kebijakan EFT di wilayahnya.
Selain pemerintah provinsi dan kabupaten, forum ini juga dihadiri oleh aktor-aktor kunci dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Diskusi yang berlangsung berfokus pada penyelarasan antara perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di desa-desa yang memiliki kinerja baik dalam menjaga ekosistem lokal.
Melalui GLF ini, Kalimantan Barat menegaskan tekad kolektifnya untuk mengarusutamakan prinsip ekologi dalam kebijakan fiskal, sebagai jalan menuju keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan pembangunan ekonomi yang inklusif.
