MEMPAWAH – Memastikan penggunaan belanja pemerintah daerah berjalan lancar sesuai aturan yang berlaku, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Se-Idonesia (APKASI) menggelar Pelatihan Teknis Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) tahun 2021. Pelatihan yang berlangsung secara virtual itu dibuka Wakil Ketua Umum APKASI, Erlina, Rabu (28/7/2021) di Aula Kantor Bupati Mempawah.
Pelatihan yang diikuti seluruh anggota APKASI tersebut turut dihadiri Balitbang Kementrian Dalam Negeri, Dirjen Perimbangan Keuangan, The Asia Foundation (TAF) dan Kepala Sekretaris Lingkar Temu Kabupaten Lestarai (LTKL).
“Pelatihan ini sangat penting dan strategis dalam rangka terciptanya penyelenggaraan belanja anggaran daerah berbasis ekologi,” kata Erlina dalam sambutannya.
Erlina yang juga Bupati Mempawah ini memberikan apresiasi kepada LTKL sebagai kaukus pembangunan lestari dari APKASI dan TAF yang telah menginisiasi terselenggaranya kegiatan pelatihan TAKE.
“Melalui pelatihan TAKE ini diharapkan dapat menjadi skema yang dapat diterapkan pemerintah daerah guna mendorong pemulihan ekonomi dengan tetap berwawasan lingkungan serta selaras mendukung program nasional,” harapnya.
Saat ini, Erlina mengatakan, banyak pemerintah daerah yang telah mengembangkan inisiatif kedaerahannya dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui kebijakan perlindungan pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan.
“Buktinya saat ini banyak istilah yang dikembangkan oleh masing-masing daerah seperti sebutan Kabupaten Konservasi, Kabupaten Hijau, Kabupaten dengan Investment dan lainnya,” papar Erlina.
Karena Erlina menyebut dengan adanya insiatif berbasis ekologi ini sepatutunya pemerintah daerah mendapatkan dukungan dan insentif dari pemerintah pusat dalam rangka mencapai dan mempertahankan komitmen pembangunan hijau tersebut.
“Insentif berbasis ekologi kepada pemerintah daerah sudah dilakukan oleh banyak negara di dunia sebagai penghargaan atas kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup,” ujar Erlina.
Masih dalam kesempatan itu, Erlina menyebut APKASI diminta oleh Komisi XI DPR-RI untuk membentuk tim kecil terkait RUU hubungan keuangan pusat dan daerah sebagai revisi dari UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka memberikan Daftar Inventarisir Masalah (DIM).
“Artinya insentif fisikal berbasis ekologi khususnya bagi kabupaten dapat menjadi salah satu usulan APKASI kepada pemerintah yang dapat dimasukan dalam skema dana transfer daerah,” pendapatnya.
Menutup sambutannya, Erlina berharap kegiatan pelatihan TAKE dapat menjadi wadah untuk saling bertukar pandangan dan pendapat berkenaan dengan proses impelementasi skema insentif fisikal berbasis eologi bagi kabupaten.
“Mudah-mudahan dapat menjadi model penganggaran yang inovatif untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai sarana peningkatan kapasitas bagi pemerintah kabupaten,” pungkasnya.(wah)
Sumber: https://pontianakpost.jawapos.com
Oleh: -
Editor: -
