Dalam mendukung keberlanjutan implementasi TAKE di kabupaten Bengkalis, Fitra Riau berkomitmen untuk melakukan fasilitasi dan asistensi kepada pemerintah daerah dalam rangka implementasi Kebijakan TAKE pada tahun 2025, dengan melakukan penilaian kinerja desa pada tahun 2024 ini.
&nbsp;
Sumber:&nbsp;fitrariau.org Oleh:&nbsp;- Editor:&nbsp;-

Evaluasi dan penegembangan instrumen Kebijakan TAKE Bengkalis

Sinjai,DNID.co.id- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).Langkah ini merupakan bagian dari strategi daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa melalui pendekatan berbasis ekologi.
&nbsp;
<div class="code-block code-block-4">&nbsp;Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sinjai bersama Yayasan Pilar Nusantara (Pinus) Sulawesi Selatan, dengan dukungan dari The Asia Foundation ( TAF), melaksanakan Rapat Tim penyusunan Rancangan peraturan Bupati (Ranperbup) tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD) yang berbasis Ekologi, bertempat di Gedung PKK Kota Balangnipa, Kab.Sinjai,Sulawesi Selatan, Rabu (20/11/2023).</div>
<div class="code-block code-block-4">&nbsp;</div>
Mengingat pentingnya pengelolaan ADD yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, Dalam proses penyusunan Ranperbup ini, keterlibatan lintas sektor dan pemangku kepentingan menjadi hal yang sangat penting. Rapat tim persiapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen Ranperbup ADD berbasis ekologi dapat disusun dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil. Kegiatan ini juga menjadi forum untuk memfinalisasi kriteria dan indikator ekologi yang relevan serta implementatif untuk diintegrasikan dalam pengelolaan ADD.
&nbsp;
Muhammad Idrus, fasilitator Pinus Sulawesi Selatan mengatakan bahwa Tujuan Kegiatan ini adalah Memastikan finalisasi kriteria indikator ekologi yang akan dimasukkan dalam matriks pengelolaan ADD, kemudian Menyusun rancangan akhir Peraturan Bupati tentang pengelolaan ADD berbasis ekologi.Dan juga untuk Memperkuat kapasitas teknis tim penyusun Ranperbup melalui kegiatan mentoring dan asistensi.
&nbsp;
&ldquo;Diharapkan melalui rapat ini, dapat dipastikan adanya finalisasi kriteria indikator yang akan dimasukkan dalam matriks pengelolaan ADD,&rdquo;kata Idrus.
&nbsp;
Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Penyusun Perbub yang terdiri dari unsur PMD Kabupaten Sinjai sebanyak 17 Orang, Konsultan The Asia Foundation ( TAF), yang hadir secara daring, serta dari Tim Pilar Nusantara ( Pinus) Sulawesi Selatan, sebanyak 3 Orang.
&nbsp;
 Sumber: dnid.co.id
Penulis :&nbsp;Mursalim Thahir
Editor :&nbsp;Redaksi Sulawesi Selatan

Pemkab Sinjai Gelar Rapat Tim persiapan penyusunan Ranperbup ADD berbasis Ekologi

JENEPONTO&nbsp;&ndash; Pemerintah Kabupaten Jeneponto mengambil langkah inspiratif dengan menyelenggarakan workshop penyusunan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa 2025, Rabu &ndash; Kamis (11-12/12/2024).
&nbsp;
Bersama Pilar Nusantara dan didukung oleh The Asia Foundation, inisiatif ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi desa, tetapi juga memperhatikan pelestarian lingkungan hidup.
&nbsp;
Dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Jeneponto, Arifin Nur, menyampaikan harapan besar kepada tim percepatan penerapan EFT (Ekological Finansial Transfer), tim yang terdiri dari berbagai stakeholder diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan lingkungan.
&nbsp;
&ldquo;Kita perlu memastikan bahwa setiap alokasi dana desa dapat berkontribusi terhadap pengelolaan lingkungan yang baik,&rdquo; ujarnya.
&nbsp;
Pj Bupati Jeneponto, Junaedi Bakri, mengungkapkan Penerapan EFT adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan desa tidak hanya fokus pada ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan,
&ldquo;Kami berkomitmen untuk menciptakan desa yang tidak hanya sejahtera, tetapi juga ramah lingkungan.&rdquo; ungkapnya.
&nbsp;
Lebih dari sekadar pelestarian alam, alokasi dana desa juga diarahkan untuk mengatasi tantangan sosial yang mendesak, seperti kemiskinan ekstrim dan penanganan stunting. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, diharapkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai.
&nbsp;
&ldquo;Kami percaya bahwa dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa menciptakan solusi yang nyata bagi masyarakat,&rdquo; tambah Junaedi.
&nbsp;
Workshop yang berlangsung selama dua hari ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret yang dapat diimplementasikan di tingkat desa.
&nbsp;
Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai organisasi, Jeneponto berkomitmen untuk menciptakan desa-desa yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan.
&nbsp;
Dengan langkah-langkah ini, Kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan dan perhatian terhadap lingkungan hidup dapat berjalan beriringan, memberikan inspirasi bagi daerah lain untuk mengikuti jejaknya.
 Sumber:&nbsp;matasulsel.com Oleh:&nbsp;Haerullah Lodji

Evaluasi dan penegembangan instrumen Kebijakan TAKE Bengkalis

Artikel & Berita Terkait

Dubes Inggris Saksikan Langsung Peran Perempuan dalam Anggaran Desa di Maros

Pendapatan Wisata dan Anggaran Ekologis Bantu 300 Anak di Desa Tukamasea Bersekolah

How Indonesia Can Make Forest Protection Pay