Bangkok, 5 Oktober 2026 — Komitmen iklim Asia Tenggara hanya akan bermakna jika diwujudkan menjadi aksi nyata di tingkat lokal. Di tingkat inilah keputusan mengenai anggaran, kebijakan publik, infrastruktur, tata guna lahan, dan pembangunan masyarakat diambil.
Pesan tersebut mengemuka dalam diskusi panel bertajuk “Closing ASEAN Climate Action Gap With Subnational Parliament and Youth Movement” yang diselenggarakan oleh PINUS Indonesia dalam rangkaian Bangkok Climate Action Week 2026 di Lumphini Hall, Bangkok.
Diskusi ini mempertemukan perwakilan parlemen daerah dan gerakan anak muda untuk keadilan iklim dari Indonesia dan Thailand. Para pembicara membahas bagaimana lembaga politik lokal dan gerakan anak muda dapat mendorong komitmen iklim regional menjadi kebijakan dan aksi nyata.
Sesi ini diselenggarakan oleh PINUS Indonesia dan dimoderatori oleh Zinedine dari PINUS Indonesia. Diskusi menghadirkan Mutmainah Korona dari KPHD, Natida Rattanasawat dari Youth Engagement & Process Design, Thai Climate Justice For All of Local Development Institute, serta Cindy Yubawa, Koordinator GreenLabZ – Youth Movement for Climate Justice.
Aksi Iklim Harus Menjangkau Daerah
Diskusi dibuka dengan pemahaman bersama bahwa Asia Tenggara menghadapi risiko iklim yang semakin besar. Cuaca ekstrem, kenaikan muka air laut, kerusakan ekosistem, dan gangguan terhadap penghidupan masyarakat menjadi tantangan yang membutuhkan respons nyata.
Di sisi lain, negara-negara ASEAN terus memperkuat komitmen iklim mereka. Tantangan utamanya adalah menerjemahkan komitmen tersebut menjadi kebijakan, keputusan anggaran, dan investasi di tingkat daerah.
Bagi Mutmainah Korona, pengalaman Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) di Indonesia menunjukkan pentingnya peran parlemen daerah dalam menjembatani komitmen dan pelaksanaan aksi iklim.
DPRD memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah bersama pemerintah daerah, menyetujui anggaran, mengawasi kinerja pemerintah, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat. Peran tersebut menempatkan parlemen daerah pada posisi strategis untuk memastikan isu iklim masuk dalam keputusan pembangunan.
“Komitmen iklim akan bermakna ketika menjadi bagian dari keputusan yang diambil pemerintah daerah setiap hari. Parlemen daerah dapat menerjemahkan prioritas iklim menjadi peraturan, anggaran, dan kebijakan pembangunan yang menjawab kondisi nyata masyarakat.”
— Mutmainah Korona, Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD)
Aksi iklim daerah juga perlu mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dan pembangunan. Tujuannya bukan memisahkan kebijakan iklim dari agenda pembangunan, melainkan memastikan pembangunan berlangsung dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Anak Muda Bergerak dari Advokasi Menuju Perubahan Kebijakan
Perspektif Thailand menunjukkan bahwa gerakan anak muda semakin aktif terlibat langsung dalam proses kebijakan publik.
Natida Rattanasawat memaparkan sejumlah inisiatif yang digerakkan anak muda, termasuk Youth Climate Justice Advocates (YCJA) dan Youth for Clean Air Network. Youth for Clean Air Network telah berinteraksi dengan parlemen melalui pengajuan usulan untuk mempercepat pembahasan Clean Air Act, dengan menempatkan kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat sebagai perhatian utama.
Natida tersebut juga menyoroti keberadaan Thailand Youth Climate Council (TYCC) di bawah Department of Climate Change and Environment, serta keterlibatan anak muda dalam Bangkok Climate Action Week. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa gerakan anak muda dapat melampaui kampanye kesadaran publik. Mereka juga dapat terlibat langsung dalam proses penyusunan kebijakan dan mendorong perubahan melalui lembaga pemerintah.
“Anak muda tidak seharusnya hanya dipandang sebagai peserta diskusi iklim. Kami bisa membangun gerakan, membawa persoalan masyarakat ke ruang kebijakan, dan bekerja bersama lembaga terkait untuk mendorong perubahan yang menjawab kebutuhan sehari-hari.”
— Natida Rattanasawat, Youth Engagement & Process Design, Thai Climate Justice For All of Local Development Institute
Diskusi ini menegaskan pentingnya memperluas ruang bagi anak muda untuk berdialog dengan pengambil keputusan dan terlibat dalam penyusunan kebijakan iklim.
Anak Muda Sudah Mengembangkan Solusi di Tingkat Lokal
Perspektif anak muda Indonesia disampaikan oleh Cindy Yubawa dari GreenLabZ – Youth Movement for Climate Justice, sebuah gerakan anak muda yang didukung PINUS Indonesia.
Melalui kegiatan pembelajaran dan inkubasi, GreenLabZ mendukung anak muda mengembangkan solusi atas persoalan lingkungan di wilayah masing-masing. Pada 2026, program ini mempertemukan 11 inisiatif yang digerakkan anak muda dengan fokus beragam, mulai dari ketahanan air, perlindungan hutan, pemulihan gambut, pemantauan lingkungan, pemulihan sungai, hingga konservasi pesisir.
Berbagai inisiatif tersebut memadukan teknologi, data, pengetahuan lokal, dan pendekatan berbasis masyarakat. Pengalaman ini menunjukkan bahwa aksi iklim anak muda tidak berhenti pada peningkatan kesadaran. Mereka telah mengembangkan berbagai upaya untuk menjawab persoalan lingkungan yang dihadapi komunitasnya.
“Masa depan lingkungan ada di tangan generasi kami. Kami tidak ingin hanya menjadi pihak yang menerima dampak krisis ekologis. Kami ingin ikut membentuk solusi melalui inovasi, aksi nyata, dan kolaborasi.”
— Cindy Yubawa, GreenLabZ – Youth Movement for Climate Justice
Pengalaman GreenLabZ juga memperlihatkan tantangan yang lebih luas. Inisiatif anak muda membutuhkan dukungan agar dapat berkembang melampaui kegiatan individual. Dukungan tersebut mencakup akses ke ruang kebijakan, pendanaan, pendampingan, dan hubungan yang lebih kuat dengan lembaga pemerintah daerah.
Melalui keterhubungannya dengan KPHD dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE), GreenLabZ berpotensi menjembatani inovasi anak muda, kebijakan daerah, dan pendanaan ekologis.
Menghubungkan Gerakan Lokal untuk Kolaborasi Regional
Diskusi ini menegaskan bahwa parlemen daerah dan gerakan anak muda memiliki peran berbeda yang saling melengkapi.
Parlemen daerah dapat memengaruhi peraturan, anggaran publik, pengawasan, dan akuntabilitas pemerintah. Sementara itu, gerakan anak muda membawa perspektif masyarakat, memperluas partisipasi publik, mengembangkan gagasan baru, dan mendorong perubahan kebijakan.
Menghubungkan kedua peran tersebut dapat memperpendek jarak antara komitmen iklim dan pelaksanaannya di tingkat lokal.
“Kesenjangan aksi iklim juga merupakan kesenjangan antara lembaga dan masyarakat yang merasakan dampak perubahan iklim. Menutup kesenjangan ini membutuhkan lembaga politik yang bersedia mendengar serta gerakan anak muda yang memiliki akses nyata ke proses pengambilan keputusan.”
— Zinedine, Moderator, PINUS Indonesia
Kolaborasi tersebut juga perlu melampaui batas negara. ASEAN dapat memperkuat kerja sama melalui pertukaran pengalaman antara anggota parlemen daerah dan gerakan anak muda dari berbagai negara. Dengan demikian, pengalaman lokal dapat menjadi bahan pembelajaran bersama untuk memperkuat kerja sama iklim regional.
Melalui sesi ini, KPHD mendorong pertukaran pengalaman konkret dari Indonesia dan Thailand sekaligus membuka peluang kolaborasi antara parlemen daerah dan gerakan anak muda di ASEAN.
Upaya menutup kesenjangan aksi iklim membutuhkan lebih dari sekadar komitmen bersama. Diperlukan lembaga politik yang responsif, ruang partisipasi yang bermakna, serta dukungan bagi inisiatif masyarakat agar solusi lokal dapat berkembang dan memengaruhi kebijakan.
Parlemen daerah dan gerakan anak muda memiliki peluang untuk membangun hubungan tersebut: menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan keputusan politik, sekaligus memastikan aksi iklim menjadi bagian nyata dari pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Asia Tenggara.
