Pemerintah Kota Singkawang sedang mendorong penerapan skema Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE) dalam upaya memperkuat keberlanjutan lingkungan di daerahnya.
Sebagai informasi adopsi ALAKE di Singkawang diadvokasi oleh JARI Indonesia Borneo Barat yang dukung The Asia Foundation.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Singkawang Siti Kodam Mariana mengatakan adopsi ALAKE sebagai strategi mendorong kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan sesuai dengan visi dalam RPJPD 2025-2045.
Ia mengatakan merupakan komitmen dari Pemerintah Kota Singkawang terhadap perbaikan dan pelestarian lingkungan hidup.
Langkah itu diambil sebagai respons atas meningkatnya tantangan lingkungan hidup yang dihadapi berupa kerusakan lahan akibat bencana.
Sebagaimana diketahui Singkawang memiliki tantangan terkait pengelolaan lingkungan berupa Indek Risiko Bencana (IRB) yang masuk kategori tinggi dengan Indeks 155,47.
Lalu Hasil Kajian Risiko bencana di Kalimantan Barat Tahun 2021, Kota Singkawang berpotensi mengalami kerusakan lingkungan dan lahan yang tinggi akibat bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dengan luas kerusakan 774 Ha, kerusakan akibat longsor seluas 459 Ha, Kerusakan akibat banjir seluas 1.324 Ha, dan kerusakan akibat kekeringan seluas 3.201 Ha.
“Melalui reformulasi alokasi dana kelurahan dengan menambah indikator ekologi untuk menilai kinerja lingkungan hidup di masing-masing kelurahan di Kota Singkawang diharapkan memberikan penguatan khususnya pada tingkatan kelurahan sehingga performa pengelolaan fiskal yang berbasis pembangunan hijau, keberpihakan gender dan kelompok inklusi lainnya di Kota Singkawang, bisa terus berlangsung,” kata Siti.
Siti menjelaskan dalam skema ALAKE yang sedang didorong dilakukan dengan mereformulasikan dana kelurahan dalam tiga alokasi, yakni alokasi dasar, alokasi formula dan alokasi kinerja.
Kemudian sebagai inovasi dalam pengalokasian dana kelurahan berbasis kinerja maka disusun indeks kinerja kelurahan yang terbagi pada dua aspek yakni lingkungan hidup serta tata kelola keuangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Lanjut Siti, pada dua aspek itulah tertuang kriteria dan indikator yang sudah disusun yang menjadi capaian kinerja kelurahan dalam skema ALAKE.
“Sehingga skema ALAKE ini diharapkan dapat memberikan insentif kepada kelurahan yang memiliki kinerja ekologi tinggi, sebagai sumber pendanaan dalam kebijakan lingkungan hidup di kelurahan,” tambah Siti.
Direktur JARI Indonesia Borneo Barat, Firdaus mengatakan proses adopsi ALAKE di Kota Singkawang sedang berjalan.
Tahapan saat ini sedang penyusunan petunjuk teknis terkait tata cara penerapan insentif kinerjanya.
Lanjut Firdaus, skema ALAKE merupakan bagian dari kebijakan transfer fiskal berbasis ekologis/lingkungan.
Kebijakan ini adalah transfer anggaran secara top down, dengan pertimbangan kinerja lingkungan hidup.
“EFT ini sendiri merupakan model pengalokasian belanja transfer dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintahan di bawahnya pada setiap wilayah. Untuk Singkawang, dari Pemerintahan Kota ke Kelurahan, melalui dana kelurahan,” kata Firdaus.
Firdaus menambahkan skema ALAKE yang nantinya diadopsi, tidak hanya merumuskan kriteria dan indikator pada aspek lingkungan hidup, tetapi juga yang menjadi capaian Pemkot Singkawang sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
Sehingga kata Firdaus, bisa mengakselerasi tujuan pembangunan di Kota Singkawang.
“Jadi kami mendampingi Pemkot Singkawang sudah menyusun naskah kebijakan yang di dalamnya tidak hanya mendapatkan rumusan masalah tentang lingkungan yang selanjutnya menjadi kriteria dan indikator, tetapi juga aspek lain sebagaimana tujuan pembangunan Kota Singkawang,” kata Firdaus.
Menurut Firdaus, skema serupa sudah diadopsi di pemerintah daerah lainnya di Kalimantan Barat. Antara lain Pemerintah Kubu Raya, Mempawah dan Sanggau.
“Hanya penamaan saja beda. Jika dari pemerintah kabupaten ke desa dinamakan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologis, yang saat ini sudah berjalan di tiga kabupaten,” imbuh Firdaus.
Sementara itu inisiatif Pemkot Singkawang mengadopsi skema ALAKE mendapat apresiasi dari Program Officer The Asia Foundation (TAF). Kebijakan itu merupakan langkah progresif Pemerintah Kota Singkawang dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Senior Program Officer (SPO) TAF Indonesia Margaretha Wahyuningsih mengatakan kebijakan mengadopsi skema ALAKE tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah dalam perlindungan dan pendanaan lingkungan hidup, tetapi juga memperkuat peran kelurahan sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan di daerah.
Melalui ALAKE menunjukkan kelurahan mampu menjaga dan memperbaiki kondisi lingkungan.
Hal ini mencakup berbagai inisiatif, mulai dari pengelolaan sampah yang baik, penanaman pohon, hingga keterlibatan perempuan dalam pembangunan kota.
Selain itu, melalui adopsi skema ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan
“Sehingga TAF mengapresiasi Pemkot Singkawang yang berkomitmen untuk mendukung perlindungan dan pendanaan lingkungan hidup melalui ALAKE Singkawang,” ungkap Margaretha. (*)
Sumber: https://pontianak.tribunnews.com
Oleh: Hamdan Darsani
Editor: -
